Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dalam konferensi pers penutupan Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025). Foto : Farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani secara resmi menutup Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025). Dalam konferensi pers penutupan, Puan menyampaikan pencapaian penting konferensi sekaligus menyatakan bahwa Indonesia kini memegang mandat Presidensi ke-9 PUIC untuk periode berikutnya.

“Baru saja saya menutup secara resmi Sidang ke-19 PUIC, yang dihadiri oleh 9 Ketua Parlemen, 14 Wakil Ketua Parlemen, dan 9 organisasi internasional sebagai observer. Total partisipan mencapai sekitar 450 orang, mewakili 37 negara anggota dari total 54 negara OKI,” ujar Puan.

Sidang kali ini juga menandai momentum bersejarah karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun atau Silver Jubilee dari PUIC. Puan menyebut peringatan ini sebagai refleksi dari konsistensi kerja sama antar parlemen negara-negara Muslim.

Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa Indonesia, melalui dirinya sebagai Ketua DPR RI, secara resmi menerima mandat sebagai Ketua PUIC. "Alhamdulillah, Indonesia kini menjadi Ketua PUIC. Ini menjadi kebanggaan, terlebih Ketua organisasi parlemen negara-negara Muslim saat ini adalah seorang perempuan. Ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kita semua," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selama konferensi berlangsung, Puan dan delegasi DPR RI juga aktif melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan lebih dari sepuluh negara. Pertemuan ini diikuti pula oleh anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI untuk membahas langkah konkret memperkuat hubungan antarparlemen.

“Kami bersepakat untuk mempererat dan memperkuat hubungan antara parlemen kedua negara, sekaligus mendorong sinergi antara legislatif dan eksekutif. Di tengah dinamika global saat ini, tidak mungkin eksekutif dan legislatif berjalan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi agar kebijakan yang diambil bisa selaras dan berdampak nyata,” tutur Puan. (we/rdn)